BERBAHAYA, PERNAHKAH ANDA BERKATA “SAYA TAHUNYA BERSIH” SEKIAN DALAM HAL JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN?

Yth. Sahabat Diskusihidup,

 

Dalam hal jual beli memang memerlukan keikhlasan para pihak. Namun sebenarnya bukan hanya itu tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada satu hal yang sepertinya dianggap biasa dalam hal jual beli namun sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Berbahaya, pernahkah Anda berkata “saya tahunya bersih” sekian dalam hal jual beli tanah dan bangunan? Jika pernah, sebaiknya diperbaiki.

Hati-hati dalam bertransaksi jual beli. Kalau kita mau menjual tanah jangan sekali-kali bilang “tahu beres saja yang bayar semua pajaknya adalah pihak pembeli”. Jika Sahabat sebagai pihak Penjual berarti seolah-olah tidak bayar pajak atau bayar pajaknya tidak jelas, tidak sesuai perhitungannya. Sementara itu seorang penjual sebenarnya punya kewajiban juga untuk membayar pajak. Kalau dikatakan atau diperjanjikan seperti tadi berarti yang menanggung beban itu adalah pembeli, sehingga di sini pembeli dianggap telah beritikad baik bersedia menanggung biaya pajak baik pajak pembelian maupun pajak penjualannya.

 

Sebetulnya beban pajak itu ditetapkan sendiri-sendiri terhadap pembeli dan penjual sehingga untuk akad itu sudah otomatis mengetahui tidak perlu lagi menimbulkan masalah siapa yang harus membayar kewajiban pajak. Tidak sedikit orang menerapkan sistem jual bersih, yakni si Penjual tidak perlu lagi memikirkan berapa yang harus dia keluarkan untuk memberikan jasa kepada makelar, berapa yang harus dibayarkan untuk pajak penjualan, dan lain-lain. Tapi tahukah Sahabat, jika diberlakukan demikian maka sesungguhnya akad jual belinya menjadi tidak jelas.

Misalnya dilaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah dengan harga Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) jika diterapkan dengan sistem di atas maka harga bidang tanah dan biaya-biaya lain masih tercampur disitu. Belum dapat ditentukan berapa harga sebidang tanah tersebut dan berapa biaya pembuatan akta notaris, berapa biaya pajak-pajak, dan berapa pengeluaran lain yang terkait peristiwa hukum jual beli. Sehingga harga asli tanahnya menjadi tidak tertentu. Jika demikian maka terdapat kesimpulan kecil sebagai berikut:

a.            Harga tanah tidak murni, tercampur dengan biaya atau pengeluaran lain-lain.

b.            Nilai pengenaan pajak tidak bisa ditentukan dengan benar karena yang menjadi patokan adalah harga jual tanah.

c.            Pihak yang membayar pajak adalah pembelinya.

d.            Jika ada tambahan biaya lain menimbulkan pengertian dari pihak pembeli bahwa ia sudah membeli suatu bidang tanah dengan harga tersebut ditambah biaya lainnya.

e.            Dari sisi akad jual beli maka akadnya menjadi bias.

 

Memang kalau sekilas ini sepertinya sama tapi secara akad ini jelas berbeda nilainya karena yang tercantum di dalam akta notaris tentu berbeda pula. Ketika yang tercantum di dalam akta notaris harganya Rp.250.000.000,00 jual belinya berarti beban pajaknya juga dihitung mendasari harga tersebut, namun kalau jual belinya dengan harga Rp.275.000.000,00 tentu penghitungan bayar pajaknya mendasari harga yang ini. Jadi jika mendasari penjelasan di atas selama Pihak Penjual tidak menghitung ataupun mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pajak maka ia sejatinya tidak membayar pajak menurut kesadarannya karena antara akan jual beli dan akad pembayaran pajaknya menjadi tidak tertentu pada saat para pihak pertama kali mengikrarkan (akad).

 

 

Sahabat Diskusihidup yang beritikad baik,

 

Pada intinya yang perlu dipedomani adalah sebagai berikut:

1.            Tidak membebankan kewajiban pembayaran pajak penjualan kepada Pihak Pembeli;

2.            Tidak memanipulasi harga jual beli obyek menjadi seolah-olah lebih murah sementara Sahabat mengetahui bahwa harganya sudah jelas;

3.            Senantiasa berusaha menjadi wajib pajak yang baik.

 

Semoga tetap sehat dan tetap semangat !!!