PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PADA DASARNYA MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAMA DAN SEIMBANG KECUALI DALAM HAL YANG SATU INI TIDAK SETARA

        Ketika para pihak memiliki maksud dan tujuan yang sejalan maka mereka cenderung akan melakukan perjanjian dalam rangka mewujudkan keberhasilannya. Mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara satu sama lain, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam hal ini sebagian perjanjian merupakan perjanjian kerja sama. Oleh karena itu para pihak dalam perjanjian pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama dan seimbang kecuali dalam hal yang satu ini tidak setara. Perjanjian yang dimaksud terakhir ini salah satunya adalah perjanjian hutang piutang, perjanjian peminjaman modal, dan lain-lain yang sejenis itu.

 

            Suatu perjanjian berisi hak dan kewajiban para pihak ataupun tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika perjanjian itu berupa kerja sama tentu akan ditentukan pula berapa bagi hasil dan teknis pembagiannya, kecuali jika perjanjian itu merupakan kerja sama nonprofit, tidak mencari keuntungan untuk para pihak melainkan sebagai bentuk bakti para pihak terhadap kepentingan umum atau kelompok masyarakat tertentu. Para pihak akan memberikan kontribusi dan hasil yang seimbang serta semuanya memiliki kedudukan yang setara tidak saling mendominasi.

 

     Sementara perjanjian bentuk lainnya ada yang bersifat mendominasi salah satu pihak. Adapun ciri-ciri perjanjian yang tidak setara diantaranya adalah sebagai berikut:

 

1.            Salah satu pihak mendominasi pihak lainnya;

 

2.            Salah satu pihak dibebani kewajiban sekali sedangkan pihak lainnya menjalankan kewajiban yang terus menerus hingga masa perjanjian habis;

 

3.            Ada salah satu pihak yang tidak memiliki nilai tawar terhadap pihak lainnya dan cenderung akan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku;

 

4.            Salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya mungkin hanya merasa diuntungkan.

 

Perjanjian dengan ciri-ciri di atas biasanya nampak pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian peminjaman modal. Pihak yang memberikan pinjaman mendominasi pihak yang berhutang. Setelah pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah pinjaman maka giliran penerima pinjaman menunaikan kewajibannya untuk membayar atau mencicilnya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman, yang mana pihak peminjam terkadang tidak memiliki alternatif untuk menawar beban pengembalian pinjaman. Pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan yang besar sementara pihak peminjam akan mendapatkan keuntungan pula jika mengerti cara menggunakannya, mendapatkan kerugian jika digunakan untuk hal-hal yang konsumtif (terutama barang cepat habis).

Namun demikian salah satu pihak yang paling membutuhkan masih bisa mencari pihak lain yang menurutnya lebih baik dan lebih ringan beban kewajibannya.

 

Hal-hal yang disampaikan di atas juga menunjukkan adanya perbedaan antara perjanjian biasa dengan perjanjian kerja sama.

            Pada keadaan yang lain tidak sedikit pihak peminjam hanya memanfaatkan pihak yang dipinjami kemudian ia tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian bahkan menghindar atau menghilang tidak mau melunasi pinjaman tersebut. Untuk keadaan seperti ini pihak pemberi pinjaman akan menderita kerugian karena pinjamannya tidak kembali.

 

Bijaklah dalam memberikan pinjaman, bertanggung jawablah ketika dipercaya menggunakan pinjaman.