MENGAPA BARANG BUKTI TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI PERIHAL YANG TERMASUK ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA?

بِالسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ 

Yth. Sahabat Diskusi Hidup, alhamdulillāh pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Penulis akan membahas diskusi hidup tentang mengapa barang bukti tidak dimasukkan sebagai perihal yang termasuk alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk lebih jelasnya kita mulai saja diskusi kita sebagai berikut.

Kenapa barang bukti tidak tercantum dalam rincian jenis alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Karena barang bukti itu bisa ada dan merupakan wujud dari tiap-tiap alat bukti sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai alat-alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Barang bukti bisa merupakan wujud dari keterangan saksi, atau itu juga bisa merupakan wujud dari keterangan ahli, atau bisa juga berwujud surat, atau bisa juga sebagai perwujudan dari petunjuk, atau bahkan bisa juga merupakan wujud dari keterangan terdakwa. Oleh karena barang bukti itu dapat tercakup dalam tiap-tiap alat bukti maka tidak bisa dipisahkan sebagai sesuatu yang terpisah dari semua alat bukti tadi. Meskipun demikian terkadang pada tiap-tiap alat bukti tidak selamanya terdapat wujud barang bukti. Misalnya, keterangan saksi mungkin saja hanya sebagai penyampaian lisan tanpa didukung dengan barang bukti berupa rekaman video atau rekaman suara pada saat kejadian. Demikian juga terhadap alat-alat bukti yang lain. Khusus untuk keterangan ahli, bisa saja selain penyampaian lisan juga dilengkapi dengan barang bukti berupa rekaman video kegiatan autopsi/bedah dan lain-lain yang bisa saja kemudian diganti dengan alat bukti berupa surat.

 

            Barang bukti di dalam suatu perkara pada dasarnya harus ada, namun hal ini tergantung dari perkaranya, dan kecuali untuk perkara tertentu yang tidak memerlukan barang bukti maka barang bukti itu diganti dengan keadaan yang nampak oleh penglihatan mata manusia. Contoh, jika ada orang yang terlukai oleh benda tajam, tentu harus dicari tahu barang bukti apa yang bisa mengakibatkan lukanya orang tersebut. Jika barang buktinya tidak ada tentu akan sulit membuktikannya. Namun bukti berupa barang ini tidak semata-mata sebagai penentu karena alat bukti tidak selalu ditentukan dengan adanya barang. Misalnya keterangan saksi mengatakan bahwa seseorang ditusuk dengan menggunakan pisau, tapi kalau pisaunya tidak ada, masih perlu dipertanyakan. Oleh karenanya nanti akan berangkai, ada pertanyaan ditusuknya dimana, kemudian ukurannya berapa. Kalau ternyata hanya pisau-pisauan yang dibawa oleh tersangka/terdakwa, tentu hal ini tidak bisa dibuktikan bahwa yang seperti itu bisa mengakibatkan korban terbunuh. Bisa saja yang menusuk akhirnya bukan yang bersangkutan melainkan orang lain lagi yang memanfaatkan situasi. Dengan demikian menurut penulis barang bukti itu tidak dipisahkan sebagai salah satu alat bukti tersendiri karena barang bukti itu bisa saja menjiwai dari tiap-tiap alat bukti sah yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya dalam Pasal 184 KUHAP.

 

 

Sahabat Diskusi Hidup yang senantiasa diberi kesehatan,

 

            Berdasarkan yang sudah disampaikan di atas, bisa saja Sahabat berpendapat lain. Kebenaran manusia itu relatif, tergantung situasi dan keadaan yang berlangsung. Kebenaran yang mutlak datangnya hanya dari Allāh SWT.

 

Mohon maaf jika ada kesalahan, kebenaran hanya milik Allāh SWT.

Semoga bermanfaat, terima kasih banyak atas perhatiannya.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ