KOMPILASI HUKUM ISLAM (KEWARISAN)

(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

tentang Perintah Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991

tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) 

                                    BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 171

 

Yang dimaksud dengan:

 

a.         Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

 

b.         Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

 

c.         Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

 

d.         Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

 

e.         Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

 

f.          Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

 

g.         Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

 

h.         Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

 

i.          Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

  

BAB II

AHLI WARIS

 

Pasal 172

 

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

 

Pasal 173

 

Seirang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

 

a.         dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

 

b.         dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

 

Pasal 174

 

(1)       Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

 

a.         Menurut hubungan darah;

 

-           golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

-           golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

 

b.         Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

 

(2)       Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

 

Pasal 175

 

(1)       Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

 

a.         mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

 

b.         menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

 

c.         menyelesaikan wasiat pewaris.

 

d.         membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

 

(2)       Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

  

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

 

Pasal 176

 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbandung satu dengan anak perempuan.

 

Pasal 177

 

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

 

Pasal 178

 

(1)       Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagian.

 

(2)       Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

 

Pasal 179

 

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka dua mendapat seperempat bagian.

 

Pasal 180

 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian.

 

Pasal 181

 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masingmasing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

 

Pasal 182

 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara lakilaki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

 

Pasal 183

 

Para ahli waris dapat bersepakat melakkan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

 

Pasal 184

 

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga.

 

Pasal 185

 

(1)       Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

 

(2)       Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

 

Pasal 186

 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

 

Pasal 187

 

(1)       Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh pada ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

 

a.         mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

 

b.         menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

 

(2)       Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

 

Pasal 188

 

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila da di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

 

Pasal 189

 

(1)       Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.

 

(2)       Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

 

Pasal 190

 

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

 

Pasal 191

 

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

  

BAB IV

AUL DAN RAD

 

Pasal 192

 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang.

 

Pasal 193

 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

  

BAB V

WASIAT

 

Pasal 194

 

(1)       Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

 

(2)       Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

 

(3)       Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

 

Pasal 195

 

(1)       Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

 

(2)       Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

 

(3)       Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

 

(4)       Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

 

Pasal 196

 

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang akan ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

 

Pasal 197

 

(1)       Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetap dihukum karena:

 

a.         dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.

 

b.         dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

 

c.         dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

 

d.         dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

 

(2)       Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

 

a.         tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

 

b.         mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

 

c.         mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

 

(3)       Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfataan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

 

Pasal 198

 

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

 

Pasal 199

 

(1)       Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

 

(2)       Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

 

(3)       Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.

 

(4)       Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

 

Pasal 200

 

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

 

Pasal 201

 

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

 

Pasal 202

 

Apabila wasiat diajukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

 

Pasal 203

 

(1)       Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

 

(2)       Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

 

Pasal 204

 

(1)       Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

 

(2)       Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan kepada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Koantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

 

(3)       Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

 

Pasal 205

 

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

 

Pasal 206

 

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut boleh membuat surat wasiat di hadapan nahoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

 

Pasal 207

 

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, keculi ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

 

Pasal 208

 

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

 

Pasal 209

 

(1)       Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.

 

(2)       Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

  

BAB VI

H I B A H

 

Pasal 210

 

(1)       orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksu untuk dimiliki.

 

(2)       Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

 

Pasal 211

 

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

 

Pasal 212

 

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

 

Pasal 213

 

Hibah yang diberikan pada saatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

 

Pasal 214

 

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.