BAGAIMANA ANALISIS TERHADAP PASAL 54-55 DAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA?

بِالسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ 

Yth. Sahabat Diskusi Hidup, alhamdulillāh kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Kali ini penulis akan membahas diskusi hidup tentang bagaimana analisis terhadap Pasal 54-55 dan Pasal 103 Undang-undang Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu diskusi hidup kita kali ini adalah sebagai berikut.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur lebih lanjut sebagai berikut:

 

(1)    Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

 

a.            memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

 

b.            menetapkan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2)    Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

 

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hakim peradilan militer sudah mulai memberlakukan ketentuan tentang penerapan rehabilitasi terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini senafas dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan bukan pengedar/bandar/kurir/produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lapas/rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

 

Mengenai hal ini sudah pernah diterapkan oleh peradilan militer dalam beberapa perkara telah memutuskan dan memerintahkan terpidana untuk menjalani rehabilitasi. Sebagai contoh dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam putusan Nomor: 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018 yang mempertimbangkan bahwa untuk kepentingan efektifitas pelaksanaan pidana sekaligus pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi terpidana yang dilaksanakan di (Lembaga Pemasyarakatan Militer) Masmil/Lemasmil III Surabaya oleh lembaga rehabilitasi milik pemerintah.

 

Putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

 

1.            Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, (...dst..), terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

 

2.            Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

 

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

 

3.    Memerintahkan agar selama menjalani pidananya Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan di Lemasmil III Surabaya oleh BNN Kabupaten Sidoarjo.

 

4.    Menetapkan waktu selama Terdakwa melaksanakan rehabilitasi sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

 

5.            (dst).

 

6.            (dst).

 

7.            Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

 

Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut:

 

(1)          Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

 

(2)          Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

 

(3)          Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak pernah diterapkan di lingkungan kehidupan militer. Militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak mungkin melaporkan dirinya dengan sukarela bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri atau bahkan sebagai pecandu, dikarenakan takut jika melaporkan diri akan langsung diproses menurut hukum pidana sehingga terhadap kasus seperti ini belum pernah diterapkan di militer.

 

Di dalam lingkup peradilan militer, ketentuan tentang rehabilitasi juga diberlakukan khusus bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dengan ketentuan seperti yang dijelaskan di atas.

 

Bagi prajurit TNI yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan (diberhentikan dari dinas keprajuritan) maka pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer yang ditunjuk dan oleh lembaga rehabilitasi pemerintah.

Namun bagi prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka hukuman dilaksanakan di lapas/rutan (milik sipil) dan dapat dilaksanakan rehabilitasi medis dan/atau sosial oleh lembaga rehabilitasi pemerintah.

 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah ditentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah:

 

1.            Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

 

2.            Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain:

 

        a.            Kelompok Methampethamine (shabu): 1             gram;

        b.            Kelompok MDMA (ecstacy) : 2.4 gram/8             (delapan) butir;

        c.            Kelompok Heroin : 1,8 gram;

        d.            Kelompok Kokain : 1,8 gram;

        e.            Kelompok Ganja : 5 gram;

        f.             Daun Koka : 5 gram;

        g.            Meskalin : 5 gram;

        h.            Kelompok Psilosybin : 3 gram;

        i.              Kelompok LSD (d-lysergic acid                         diethylamine) : 2 gram;

        j.              Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;

        k.            Kelompok Fentanil : 1 gram;

        l.              Kelompok Metadon : 0,5 gram;

        m.           Kelompok Morfin : 1,8 gram;

        n.            Kelompok Petidine : 0,96 gram;

        o.            Kelompok Kodein : 0,96 gram;

        p.            Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

 

3.            Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

 

4.            Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

 

5.            Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

 

Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana ternyata Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika setelah Terdakwa di tes urine bukan dalam kondisi tertangkap tangan, maka penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak berlaku. Pertimbangan seperti ini dijadikan dasar dalam putusan perkara narkotika Nomor: 51-K / PM.III-14 /AD/XII/ 2015 yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016.

 

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim peradilan militer tergantung pula pada berat atau ringannya perbuatan terdakwa.

 

Ketika ada putusan pengadilan militer yang menetapkan rehabilitasi bagi terdakwa, maka dari kesatuannya dapat mengambil kebijakan untuk yang bersangkutan diproses pengajuan permohonan pensiun dininya dari dinas militer dengan maksud agar prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kehidupan militer dengan maksud agar tidak merusak disiplin prajurit TNI yang lain seandainya pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal ini tentunya tergantung dari pertimbangan komandan satuan si pelaku yang sudah memahami karakter para anggota di satuannya.

 

 

Sahabat Diskusi Hidup yang berbahagia,

 

Demikian diskusi hidup kita kali ini. Untuk ketenangan dan keselamatan hidup, maka jangan lah sekali-kali mencoba atau mendekati narkotika dalam bentuk apapun!

Semoga bermanfaat bagi kita semua, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allāh SWT.

Terima kasih banyak atas perhatiannya.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ